Teguh Gunarko Resmi Dilantik Menjadi Sekdakab Mojokerto, Begini Rekam Jejaknya

Teguh Gunarko Resmi Dilantik Menjadi Sekdakab Mojokerto, Begini Rekam Jejaknya
Teguh Gunarko Resmi Dilantik Menjadi Sekdakab Mojokerto, Begini Rekam Jejaknya

Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Senin (11/10/2021) di Pendopo Majatama Kabuaten Mojokerto.

Ketua Panitia Seleksi Sekda Kabupaten Mojokerto Himawan Estu Bagijo menyampaikan, pada waktu Open bidding itu ternyata tidak ada yang mendaftar, maka melalui mutasi dan rotasi dan kala rotasi ini mengisyaratkan proses secara terbuka dan secara mutlak dilakukan penilaian oleh Bupati Mojokerto.

“Setelah mendapatkan 3 besar dan dipilih satu yang terbaik oleh Bupati Mojokerto maka diajukan kepada Gubernur Jatim,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saya merasa bangga karena telah menjabat sebagai Bupati dan Sekda di Mojokerto. Terima kasih banyak atas kerjasama dan kolaborasinya selama ini.

“Kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman ini luar biasa. Pesan saya untuk Sekda yang baru dilantik jangan hindari media karena media bisa memberikan kritik dan saran yang konstruktif,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, kolaborasi yang terjaga dengan baik selama ini semuanya kita lakukan adalah untuk pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

“Untuk pengisian kekosongan jabatan yang lain di dinas-dinas akan segera kita isi karena kami juga dikejar deadline. Saya menilai secara obyektif Pak Teguh Gunarko merupakan pejabat terbaik yang cocok menjadi Sekda Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.

Kemudian Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengungkapkan, tugas Sekda sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sana dijelaskan bahwa Sekda adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah.

“Tugas utamanya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas dari perangkat daerah dalam rangka pelayanan administratif kepada Kepala Daerah. Yang kedua tentunya dalam waktu dekat kita akan bicara masalah terkait dengan perubahan APBD tahun 2021 sekaligus pembahasan terkait APBD Tahun 2022,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, yang tidak kalah pentingnya adalah fokus terhadap penanganan covid-19. Karena itu fokus utama kita adalah membantu pemerintah daerah untuk penanganan covid.

“Bagaimana agar kita bisa segera naik levelnya ke level 1,” tutupnya.

Mengenal Rekam Jejak Teguh Gunarko.

Baca Juga :  Bupati Ikfina Berangkatkan Pendistribusian Zakat Fitrah Sebanyak 2.330 Paket Beras

Mantan Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, akhirnya menghirup udara bebas, Kamis (10/10/2019) sore.

Ia telah menjalani penjara selama 15 bulan dan akhirnya diputus bebas murni oleh hakim Mahkamah Agung (MA).

Teguh keluar dari Lapas Kelas II-B Mojokerto tepat pukul 15.45 sore. Dengan menenteng tas warna cokelat berisi barang-barang kebutuhan selama menjalani tahanan di dalam lapas. Ia menggunakan baju dan kopiah warna putih. Di halaman lapas, ia langsung disambut anak dan istrinya, Devi Ade Agustin.

Suasana kegembiraan tersirat jelas dari raut muka pria yang dituduh melakukan korupsi dana honorarium bagi forkopimda saat menjabat Kabag Keuangan Setdakab Mojokerto tahun 2011 tersebut.

Ia dibebaskan dari penjara karena tak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan tanpa perjuangan. Karena, usai dieksekusi Kejari Kabupaten Mojokerto sejak 6 Maret 2019 lalu, Teguh langsung mengajukan peninjauan kembali (PK).

Sebanyak 8 novum dihadirkan. Alat bukti baru inilah yang membebaskan Teguh dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Selain delapan novum, saya juga menghadirkan tiga saksi fakta, dan dua saksi ahli,” katanya.

Tanggal 1 Oktober lalu, tiga hakim MA, masing-masing Dr. Suhadi, SH sebagai ketua majelis, dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH, serta Eddy Army, SH mengabulkan seluruh permohonan PK Teguh Gunarko.

Terdapat enam poin penting dalam putusan tersebut. Pertama, menyatakan terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider. Kedua, membebaskan terpidana dari dakwaan primer dan subsider. Ketiga, memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Keempat, memerintahkan agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa dokumen kasasi tahun 2014, dan kelima membebankan biaya perkara di seluruh tingkat peradilan ke negara. Sementara itu, kuasa hukum Teguh Gunarko, Muhammad Ikhwan, SH menambahkan, bebasnya Teguh dari segala tuntutan hakim, disebabkan oleh kuatnya novum yang dihadirkan.

Di antaranya, SK pengangkatan Teguh Gunarko sebagai Kabag Keuangan 31 Desember 2010. Dalam putusan kasasi, Teguh divonis bersalah lantaran telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga mencairkan honorarium para forkopimda.

Baca Juga :  Eratkan Silaturahmi, Bupati Mojokerto Hadiri Rangkaian Halal Bihalal Di Kecamatan Dan Inspektorat

“Padahal, sebagai kabag keuangan yang bekerja sejak awal Januari, tentu secara logika tidak akan menyusun. Karena, penyusunan sudah cukup lama dilakukan. Apalagi, itu bukan kewenangannya,”ungkap Ikhwan.

Dengan putusan ini, Ikhwan semakin yakin jika Teguh hanya menjadi korban politik di internal Pemkab Mojokerto. ’’Karena, yang seharusnya menjadi tersangka, orang lain. Yaitu, pejabat sebelumnya,’’ tegas dia.

Perlu diketahui, perjalanan Teguh mencari keadilan sangat berliku. Ia sudah dua kali keluar masuk penjara. Pertama kali ia merasakan dinginnya lantai penjara pada 23 Juni 2011.

Di Rutan Medaeng, ia ditahan penyidik Kejati Jatim. Selama tujuh bulan menjalani proses persidangan di PN Surabaya, Jalan Arjuno, Surabaya, Teguh akhirnya bebas murni. Ia tidak terbukti melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim menilai Teguh tak bersalah dan tidak harus bertanggung jawab atas pemberian honorarium yang telah diberikan ke forkopimda. Putusan ini memaksa JPU mengajukan kasasi.

Jaksa Agung Artidjo Alkostar, akhirnya mengambil alih kasus dan menyidangkan pada 12 Mei 2014. Artidjo menghukum bersalah dengan hukuman penjara selama 3 tahun, denda Rp 150 juta subsider 6 bulan, dan membayar uang pengganti Rp 116.550.000 subsider 1 tahun.

Pada 6 Maret 2019 lalu, kejari kembali mengeksekusi Teguh dan menjebloskan ke penjara. Selama tujuh bulan menjalani tahanan di penjara, Teguh akhirnya dinyatakan tak bersalah oleh majelis hakim. (Jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *