BANYUWANGI – majalahglobal.com : Mengadu ke DPRD Banyuwangi, puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sekitaran lingkungan pasar Kecamatan Rogojampi, mengaku bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah setempat.
Dalam acara keluh dengar di ruang Komisi II yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, M Ali Mahrus melahirkan solusi sementara terhadap wacana relokasi PKL ini.
“Mereka tidak sepakat kalau tempat relokasi tidak layak,” ujar Mahrus, Senin (10/2/2020).
Dikatakan Mahrus, rencana awal relokasi kaki lima ini yakni berada di lahan kosong yang berada di depan RTH sekitar pasar. Sontak, keputusan tersebut melahirkan penolakan keras dari kaki lima. Ini karena, lokasi tersebut dirasa bakal sepi dari pembeli.
Mereka bakal menerima relokasi, apabila ditempatkan di RTH. Dengan syarat, tempat dan bangunan harus selesai terlebih dahulu sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah.
“Dengan catatan harus selesai dahulu RTHnya. Intinya harus layak lah untuk ditempati berjualan,” tegasnya.
Sepanjang tempat relokasi belum selesai dibangun, maka disepakati bahwa PKL masih bisa berjualan. Namun dengan sejumlah syarat yang sudah disepakati.
“Dengan catatan, harus tertib dan menjaga kebersihan, tanpa mengganggu lalulintas sekitar. Dan nggak boleh nambah kuota pedagang yang sudah terdaftar,” jelasnya.
Sebelumnya, puluhan pedagang pinggiran jalan tersebut menolak secara keras upaya pemerintah untuk menegakkan Perda No.11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat.
Mereka menilai, keputusan untuk relokasi ini terlalu terburu-buru. Menurut mereka, Pemerintah Daerah harus memberikan solusi yang solutif atas masa depan pekerjaan mereka ketika penertiban kaki lima dilakukan di area pasar tersebut.
“Kami tidak mau digusur apabila belum ada tempat yang sekiranya layak buat kami untuk relokasi,” cetusnya.
Selama menunggu proses persiapan relokasi, pihaknya bersama 180 PKL lainnya berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengguna jalan. (Jayak)
