Mojokerto – majalahglobal.com : Forum Komunikasi Masyarakat Mojokerto (FKMM) melakukan aksi demo atas mangkraknya 8 proyek di Wilayah Kota Mojokerto.
Dalam aksinya FKMM mendesak agar Dewan segera melakukan hak interpelasi terhadap Walikota Mojokerto.
Pasalnya, pasca digelar RDP sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Mojokerto terhadap proyek mangkrak tersebut. Sejumlah Tuntutan dalam aksi tersebut adalah segera gunakan hak interpelasi DPRD dan tuntaskan segera proyek yang mengakibatkan kerugian warga dan penegak Hukum mengusut tuntas proyek amburadul dan mangkrak tersebut.
M.Mustofa Koordinator FKMM mengatakan jika sejauh ini belum ada langkah-langkah yang di lakukan Dewan maupun dari Pemerintah Kota Mojokerto terhadap nasib warga Kota yang terdampak akibat proyek Mangkrak tersebut dan dewan sudah mulai masuk angin, hal itu terbukti dari 25 dewan hanya 10 anggota dewan yang menandatangi usulan interpelasi.
“Dewan sudah mulai masuk angin, oleh sebab itu kita bawakan jamu sidointerpelasi, untuk dewan agar tidak masuk angin dan segera menggunakan hak interpelasinya” ujar Mustofa
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota mojokerto Sunarto saat Audiensi dengan FPMM mengatakan bahwa usulan dari teman-teman FKMM akan kami tindak lanjuti, yang jelas dari 82 proyek, ada 8 Proyek yang mangkrak. Yang 2 malah masih 0% pengerjaannya.
“Dari usulan yang masuk, sudah memenuhi unsur hak interpelasi karna aturannya minimal ada usulan dari 5 anggota dewan dan lebih dari 1 Fraksi. Yang jelas sudah saya disposisi itu usulan dari teman-teman yang mau interpelasi ini. Aturannya itu kan kita bicara dulu di tingkat pimpinan, kemudian Paripurna, nah untuk Paripurna ini kan harus ada Banmus sedangkan jadwal Banmus itu tanggal 24 Februari. Jadi kemungkinan dibukanya kran Interpelasi apa tidak ya diatas tanggal 24 Februari itu. Yang jelas menurut saya Hak Interpelasi tidak terlalu urgent, mari kita coba cara lain yang penting 8 proyek tersebut segera dilanjutkan dan tidak mengganggu masyarakat,” Kata Ketua DPRD Kota Mojokerto. (Jayak)
