Politisi Banteng ini mengungkapkan, bahwa bisa jadi kondisi buruk pelayanan ini sengaja dimunculkan oleh perilaku curang oknum tenaga medis. “Panjangnya antrian pasien ini bisa membuat kepentingan pengobatan tak maksimal. Ada kalanya, dokter nakal menawarkan pengobatan yang lebih ideal ditempat prakteknya, yang tentunya dengan biaya yang tak murah. Pertanyaannya…, apakah kondisi ini dipertahankan untuk maksud demikian…?”, ungkap Yunus, dengan nada kesal.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto inipun menandaskan, bahwa kenyataan atas panjangnya antrian pasien di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo ini, bertolak belakang dengan program Service City Wali Kota Mojokerto. “Ini tak sesuai dengan program service city dan smart city. Buruknya pelayanan pasien ini, bertolak belakang dengan maksud Wali Kota untuk memberikan pelayanan yang baik bagi rakyatnya”, tandasnya.
Yunus Suprayitno menegaskan, ditengah semakin majunya ITE (Red : informasi transaksi elektronik) sekarang ini, persoalan klasik yang dikeluhkan warga seperti ini sudah tidak ada lagi. “Ini jaman ITE, namun masih ada antrian-antrian panjang yang selalu dikeluhkan warga. Harusnya dengan status tipe B tidak hanya berbicara pada infrastrukturnya saja, namun karakter dan kualitas SDM (Red : sumber daya manusia)-nya. Dengan ditingkatkannya tipe-nya, RSUD harusnya bikin inovasi, sudah nggak jamannya antri-antri gitu”, tegasnya.
Menurutnya, untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, jika pihak RSUD berupaya melakukan inovasi, pihak Dewan menjamin bakal mengawalnya. “Untuk upaya inovasi demi pelayanan kepada Masyarakat, jika berkaitan dengan adanya tambahan anggaran, silahkan ajukan anggaran untuk peningkatan pelayanan. Akan kami kawal, asal maksud itu tercapai”, pungkasnya.
Sementara itu, dikondirmasi sebelumnya, Walikota Masud Yunus menyatakan hal yang hampir serupa. “Memang seharusnya menejemen pelayanan RS itu dibenahi. Saya merasa sangat prihatin dan paling jengkel jika mendengar ada masyarakat yang megeluh tidak dilayani dengan baik saat berobat. Apapun alasannya pihak rumah sakit, saya tidak bisa menerima. Waktu saya berobat ke Singapura, RS itu sepi tidak ada antrian. Saya hanya register via internet dan segera mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mungkin jenis obatnya sama, tapi soal pelayanannya, jauh berbeda. Padahal, saya menggunakan fasilitas kelas dua. Bagaimana dengan yang menggunakan fasilitas kelas satu…? Saya tidak bisa membayangkan. Kelas dua disana dengan kelas satu bahkan mungkin dengan kelas vip disini, jauh berbeda. Terutama, pelayanannya”, urai Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. (Jay/Adv)
